Loading ...
Oleh: Theofransus Litaay - Fakultas Hukum UKSW
Pada tanggal 3 Agustus 2007, harian Kompas edisi Jawa Tengah menurunkan berita tentang Seminar PLTN yang diadakan oleh UKSW Salatiga dengan judul berita “Proyek PLTN Masih dalam Tahap Sosialisasi“. Kemudian dalam berita harian Kompas tanggal 6 agustus 2007 muncul pernyataan pejabat Badan Tenaga Nuklir Nasional bahwa PLTN akan dikontrol oleh IAEA (International Atomic Energy Agency, badan tenaga atom internasional). Pada tanggal 4 Agustus 2007, dalam perjalanan dari Bangkok ke Jakarta, saya membaca harian The Wall Street Journal edisi Asia yang menurunkan berita “Poor Records Cloud Over Nuclear Safety“.
Tentu bukanlah suatu kebetulan bahwa dua surat kabar penting ini memberikan perhatian pada isu tenaga nuklir, mengingat dengan semakin berkembangnya persoalan pemanasan global dan perubahan iklim maka ketergantungan terhadap sumber energi listrik alternatif (pengganti minyak dan gas) sudah terasa semakin mendesak untuk ditemukan. Namun memilih nuklir sebagai pengganti sumber energi yang tersedia sekarang ini ternyata masih merupakan suatu perdebatan.
Menurut data IAEA, saat ini di dunia terdapat 438 pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas terpasang 371 gigawatt. Sementara itu, masih terdapat 31 PLTN yang sedang dibangun dengan keseluruhan kapasitas terpasang 24 gigawatt.
Amerika Serikat menempati urutan pertama 12 besar pengguna PLTN dengan 104 PLTN, diikuti oleh Perancis (59), Jepang (55), Rusia (31) dan Korea Selatan (20). Masih ada Inggris (19), Kanada (18), Jerman (17), India (17), Ukraina (15), Cina (11), dan Swedia (10). Negara Asia lainnya yang juga memiliki PLTN adalah Taiwan.
Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa kawasan Asia bukan lagi kawasan yang bebas nuklir, bahkan beberapa negara industri mengandalkan nuklir sebagai sumber energi listrik mereka. India dan Cina sedang merencanakan pembangunan reaktor nuklir baru sedang, sedangkan Indonesia dan Vietnam sudah merencanakan untuk menjadi bagian dari ‘klub nuklir’ dunia.
Tenaga nuklir tampaknya sudah menjadi andalan negara-negara maju bagi peningkatan industri mereka. 16% kebutuhan energi industri dunia saat ini dipasok oleh tenaga nuklir. Sedangkan di Amerika Serikat, 20% kebutuhan energi didukung oleh tenaga nuklir.
Namun membicarakan manfaat energi nuklir sebagai sumber alternatif listrik saja tidaklah mencukupi. Kecelakaan nuklir Chernobyl di Rusia dan Three Mile Island di Amerika Serikat adalah dua dari sekian banyak kecelakaan PLTN yang menimbulkan efek jangka panjang dan mengerikan. Harian The Wall Street Journal menginformasikan bahwa pada tahun 1989, sebuah lembaga di bawah PBB pernah membuat skala rating kecelakaan PLTN dari nol sampai tujuh. Hasilnya kasus Chernobyl menempati skala tujuh, sedangkan kasus Three Mile Island menempati skala lima.
Selain itu, perdebatan muncul karena manajemen PLTN cenderung tertutup, termasuk pengelolaan database keamanan nuklir yang tindak mendukung akses publik atas informasi. Saat ini terdapat dua database internasional yang terkait dengan keamanan nuklir, yaitu:
-
Database IAEA yang dijalankan dalam kerjasama dengan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang berkedudukan di Vienna.
-
Database yang dikelola di London oleh kelompok industri bernama World Association of Nuclear Operators.
Database IAEA hanya memuat data peraturan atau regulasi saja tetapi memiliki kekurangan dalam database kecelakaan PLTN. Hal ini disebabkan oleh kebijakan IAEA untuk menghapus dari catatannya, suatu kecelakaan yang sudah diukur yang telah berusia lebih dari enam bulan. Alasan ‘pemutihan data‘ tersebut menurut IAEA adalah untuk menghindari penghakiman terhadap negara-negara yang akan menggunakan tenaga nuklir bahwa mereka memiliki catatan keamanan yang buruk.
Kondisi di atas turut mendukung satu situasi dimana pengelola PLTN di berbagai negara sering tidak menyampaikan laporan bagi database global di bawah PBB dan lembaga lainnya. Selain itu, database yang ada juga tertutup bagi publik. Laporan seorang spesialis keamanan nuklir yang ditunjuk oleh anggota Green Party di Parlemen Eropa menyebutkan bahwa “Terdapat banyak kejadian (laporan tersebut menggunakan kata countless atau tidak terhitung) yang tidak didokumentasikan secara cukup ataupun tidak terdokumentasikan sama sekali”.
IAEA pernah membuka databasenya bagi regulator untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Data yang ada menunjukkan penurunan laporan dalam beberapa tahun terakhir, dari 231 kasus di tahun 1985 menjadi 89 kasus di tahun 2006. Tetapi penurunan ini bukanlah disebabkan oleh keamanan yang semakin membaik, melainkan karena kegagalan regulator untuk menyerahkan laporan mereka dalam sistem sekarang ini yang tidak memiliki daya paksa. Di Jepang pernah terjadi pengelabuan data kecelakaan yang terjadi tahun 1999, dimana pengelola PLTN sempat kehilangan kendali terhadap satu reaktor nuklir selama kurang lebih satu seperempat jam. Bahkan pada bulan Juli 2007 lalu, Tokyo Electric Power Co semula sempat berbohong dengan mengatakan bahwa gempa bumi di dekat PLTN-nya tidak menyebabkan kebocoran radiasi. Namun kemudian mereka mengakui bahwa memang terjadi kebocoran radiasi pada waktu terjadi gempa bumi bulan Juli 2007 lalu.
Laporan Eropa yang ditunjuk oleh Green Party Parlemen Eropa di atas bahkan menunjukkan data yang dramatis untuk kasus Perancis, dimana laporan itu menemukan bahwa operator PLTN di Perancis (Electricit de France SA) sejak tahun 2003 telah melaporkan sekitar 700 kejadian penting terkait keamanan PLTN setiap tahunnya kepada pemerintah Perancis (dalam hal ini Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety), namun hanya sekitar 10 laporan kejadian yang diteruskan kepada IAEA. Dengan demikian praktek yang ada menunjukkan bahwa transparansi merupakan satu masalah besar dalam pengelolaan PLTN di berbagai negara selama ini. Masalah pengelolaan PLTN bukan saja persoalan teknis-manajerial tetapi sudah menyangkut masalah sikap dan masalah good governance.
Jika direfleksikan dengan kondisi Indonesia saat ini maka masalahnya adalah:
-
Kemampuan untuk mengelola kegiatan dengan resiko tinggi dan kemampuan untuk menangani dampak dari resiko tersebut.
-
Kesiapan untuk memberikan informasi kepada publik dalam status PLTN sebagai proyek strategis yang menuntut pembatasan informasi.
Lemahnya pengelolaan kegiatan atau proyek yang membutuhkan kedisiplinan dan good governance di Indonesia selama ini, dibarengi dengan kelemahan sistem keamanan pada level internasional, memunculkan ketidakyakinan akan kemampuan Indonesia untuk menjawab masalah-masalah tersebut di atas sehingga rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria sebaiknya ditinjau kembali.
Ditulis: 12 Agustus 2007 pada kategori Nuklir.
Komentar: 9
Komentar
Komentar dari Elsa
Waktu: 2 September 2007, 1:34 pm
Dua acungan jempol untuk Pak Theo atas keberhasilannya mengupas semua sisi jelek PLTN
Pertanyaan Saya utk tulisan Bapak adalah, tolong berikan masukan kongkrit untuk mengatasi persoalan energi yang terjadi saat ini? dan juga tolong jelaskan kenapa IAEA bisa “memutihkan” beberapa data yang Bpk sebutkan diatas sementara IAEA itu sebagian besar penghuninya adalah AS dan saat ini AS sendiri sedang membangun 31 PLTN baru? Hal yang benar2 aneh kan …. dia melarang orang, namun dia adalah pelaksana utama ….
Komentar dari STR
Waktu: 13 September 2007, 7:20 pm
Salam,
Sebelumnya perkenalkan nama saya Satria. Saya salah satu anggota GETON (Gerakan Tolak Nuklir) dari bagian publikasi. Saya ingin mengajak anda untuk bergabung di http://geton.nedw.org dengan memberikan tulisan atau masukan atau apalah.
Lebih jelasnya lihat di sini:
http://geton.nedw.org/kontribusi/
Terima kasih.
Komentar dari Nur Setianto
Waktu: 15 September 2007, 10:24 pm
Kebiasaan kita emang masih begini kok…belum2 udah nyari2 yang negatif terus…sampai terkadang kita ga bisa liat sisi positif yang ada…;)
Kan banyak tuh alumni teknik nuklir yang malang melintang di Indonesia, dan saya yakin mereka bukan orang2 ’sembarangan’ kok…biarpun cuman makan singkong but they are good engineers lho, kalo bukan kita yang dukung mereka terus siapa lagi yah?
salam//…
Komentar dari STR
Waktu: 16 September 2007, 11:18 pm
Buat Mbak Elsa:
Apa anda punya bukti kalau AS sedang membangun 31 PLTN baru? Jangan-jangan cuma reaktor nuklir untuk lab uji coba aja … Soal inkonsistensi sikap AS di dalam dan luar negeri (”dia melarang orang, namun dia adalah pelaksana utama”), itu sebenarnya sudah menjadi lagu lama apabila Mbak Elsa mengikuti terus percaturan dunia internasional, contoh paling nyata ada di bidang ekonomi dimana AS menggembar-gemborkan privatisasi dan liberalisasi ekonomi untuk negara-negara berkembang, sedangkan di dalam negerinya sendiri Pemerintah AS berusaha keras untuk menahan laju privatisasi dan liberalisasi. Ini hanya contoh di bidang ekonomi lho … Kalo yang di bidang energi ya mungkin itu tadi (contoh IAEA).
Buat Nur Setianto:
Seandainya anda datang dalam diskusi “Rasionalisasi Pembangunan PLTN” di kampus UKSW beberapa waktu yang lalu, tentu saja anda akan paham mengapa ada orang yang menolak PLTN. Dalam diskusi itu Pemerintah RI diwakili oleh Kementerian ESDM, Kementerian Ristek, dan BATAN. Semua aspek telah dikaji dan ternyata hasil dari diskusi itu adalah pemerintah sendiri melalui wakil-wakilnya tetap saja tidak bisa memberikan alasan yang kuat mengapa PLTN layak dibangun di Indonesia. Semua argumen yang dilontarkan oleh wakil-wakil pemerintah dapat dipatahkan oleh Liek Wilardjo, Guru Besar Fisika UKSW.
Salam balik,
http://geton.nedw.org
Komentar dari Nur Setianto
Waktu: 17 September 2007, 3:46 pm
Wah jadi rame nih asiiik
sdr. STR…sebelumnya salam kenal yah…saya hanya seorang awam nuklir, tapi saya tau sedikit banyak soal renewable energy dan energy crisis di dunia kita..
Sejauh yang saya bisa pahami -mohon dikritisi- dari sejumlah referansi yang saya baca dan yang saya dapat simpulkan, PLTN merupakan solusi yang ‘terbaik’ dari semua energi alternatif yang kita punya. Tentunya tidak usah saya sebutkan apa aja kan
Pertanyaannya adalah mengapa harus nuklir?
Sebelum dijawab kita harus melihat dulu jumlah konsumsi energi fosil kita sekarang…sebesar apa dan trend kenaikan pertahunnya. Nah, kira kira bisa ga yah sejumlah energi -atau mungkin gabungan- alternatif kita menutupi jumlah konsimsi enegi fosil kita?
Jika hanya untuk parsial substitusi saya yakin bisa, tapi untuk overall substitusi? belum bisa…
Ada referensi yang sangat menarik, National Geographic ed.Agustus 2005…mungkin bisa dibaca kalo sempat.
Intinya adalah saya mencoba untuk bicara ideal..teknologi yang ideal untuk dikembangkan terlepas dari pro dan kontra yang ada sekarang. Apapun itu tentunya menjadi sebuah wacana dan bahan pambelajaran yang baik untuk kita engineer indonesia.
Untuk masalah AS…waduh no comment aja deh
-mohon pencerahannya-
salam//…
Komentar dari Wijaya
Waktu: 17 September 2007, 5:00 pm
Weleh2..numpang rame2 neh…saya sepakat banget dengan Pak Nursetianto, Problem sekarang yang kita hadapi adalah masalah ketersediaan energi, dan siapa yang akan mensuplainya, lalu dengan teknologi pembangkitan seperti apa yang akan mensuplai energi itu.
Kalo mas STR menolak nuklir lantas punya solusikah untuk teknologu pembangkitan seperti apa yang mampu menjamin Jawa Bali tidak lagi byar pet dalam 30 tahun ke depan? Coba saling menjelaskan solusi yang menjanjikan dengan menolak nuklir selain dari segi sosial, dan ancaman radiasi yang dari kemarin sudah banyak orang yang ngomong.
Kalo soal ancaman radiasi nuklir mungkin Elsa ato fans2 nuklir lain bisa kasih penjelasan…
Ery Wijaya
(Sedang ingin melanjutkan studi dalam kebijakan energi)
Komentar dari Elsa
Waktu: 21 September 2007, 7:13 pm
Untuk Mas Satria, perdebatan dalam bentuk apapun tidak akan pernah berhasil menemukan titik “pencerahan” selagi kedua belah pihak masih mempertahankan egonya masing2 … yang kontra bersikukuh dgn kekontraannya dan terus berusaha untuk menggali lebih jauh ttg sisi negatif dari PLTN sementara yg pro pun bertindak sebaliknya. Mhn maaf sebelumnya, coba deh mas satria tanyain pada pak Liek apakah pertanyaan yang saya ajukan di acara talkshow “Resonansi” yang ditayangkan TVRI yogya ttg pro kontra pembangunan PLTN berhasil dia jawab?
“Tidak ada yang sempurna di dunia ini”, segala sesuatunya pasti memiliki kekurangan. coba deh mas satria renungkan, apakah “kekurangan” yang akan mengontrol hidup kita? ataukah kita yang akan “mempermainkan” kekurangan tsb sehingga bisa menjadi sebuah kelebihan?
Bukankah manusia telah dibekali keunggulan yang tidak dimiliki makhluk lainnya, “akal”. Saya sarankan, coba mas satria buka2 lagi buku2 sejarah terutama yang terkait dengan bab2 “penemuan” ex, kapal terbang dsb. Apakah dgn begitu mulusnya ide2 penemuan itu diterima masyarakat? selalu ada penentangan akibat kekurangan yang ditimbulkanpenemuan itu, tetapi penentangan itu pulalah yang akhirnya terus memicu semangat sang penemu untuk memperbaiki dan terus memperbaiki setiap kelemahan produk yang dia buat …
Tidak ada yang tidak bisa, selagi kita meyakini hal itu bisa untuk dilakukan ….
Komentar dari aRya
Waktu: 9 Desember 2007, 8:49 am
saya setuju PLTN,.,
Komentar dari kautahusiapa
Waktu: 28 Mei 2008, 1:22 pm
saya termasuk orang yang pro PLTN…pertanyaannya adalah beranikah pemerintah kita untuk membangun PLTN???mahal lho (vietnam mo buat PLTN 4000MW estimasi perlu dana $6billion)…soalnya bahan2 konstruksinya special…bukan beton ato baja murahan dan semuanya hi tech…mampukah dan maukah indonesia membelanjakan uang sedemikian besar untuk buat PLTN???kalo saya jadi eksekutif or legislatif yang ngurusi hal itu mending uangnya buat seminar or sosialisasinya doang or biayain LSM anti nuklir biar lebih sering ada seminar2 and sosialisasi…biar bisa dapat korupsi dikit2…
hehehe…
sorry kalo saya jadi skeptis indonesia jadi bangun PLTN…tapi moga2 jadilah..kalo bisa yang pertama di ASEAN…biar rada bangga dikit sama bangsa ini…
salam
Tulis komentar